Komite

Trucking Transportation and Logistics HTML template

Komite Perseroan

    KOMITE - KOMITE

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite – komite Perseroan yaitu Komite Audit dan Komite Remunerasi.

Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Dewan Komisaris memilih Anggota Komite Audit dengan masa jabatan sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

     AKomite Audit

Komite Audit Perseroan dibentuk dengan tujuan utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan atas proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, proses audit, implementasi GCG dan proses pemantauan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di Perseroan. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan dan arahan dari Dewan Komisaris.

Komite Audit  dibentuk dan melaksanakan tugasnya  dengan mengacu kepada  Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-0001/ BEI/01/2014 tanggal 20 Januari 2014 juncto Peraturan OJK No 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

 

Tugas dan Tanggung Jawab  Komite Audit:

1. Mereview bersama–sama dengan  manajemen dan auditor independen tentang draft laporan keuangan tahunan yang telah diaudit dan laporan  keuangan triwulanan dan informasi keuangan lainnya yang akan diterbitkan.

2.Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor independen untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan serta laporan keuangan Perseroan lainnya.

3.Mengawasi sistem pengendalian internal Perseroan dengan meninjau ruang lingkup Internal Audit dan hasil kajian auditor independen atas pengendalian internal, temuan dan rekomendasi yang signifikan bersama dengan manajemen.

4.Menelaah temuan audit, tanggapan dan tindak lanjut manajemen.

5.Mengawasi  hal-hal yang berkaitan dengan proses dan program kepatuhan dan secara umum bersama dengan Internal Audit Perseroan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

 

Dewan Komisaris memilih Anggota Komite Audit dengan masa jabatan sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yaitu 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang, yaitu satu ketua merangkap anggota yang berasal dari Komisaris Independen, dan 2 (dua) anggota dari eksternal Perseroan.

Rapat wajib diselenggarakan oleh Komite Audit paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Pada tahun 2016, Komite Audit menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, termasuk rapat dengan Auditor Internal dan Direksi.

Susunan Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2016 adalah:

Ketua                      : Teguh Budi Aryanto

Wakil Ketua           : Huda Nardono

Anggota                 : Lily Sumarli

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No 02/Kom-SK/2014 tanggal 19 Mei 2014.

 

B. Komite Remunerasi

Komite Remunerasi dibentuk dengan tujuan utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam  melaksanakan tanggung jawabnya berkaitan dengan remunerasi bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pejabat senior Perseroan di Perseroan sesuai dengan hasil evaluasi kinerjanya.

Komite Remunarasi mempunyai tugas  sebagai berikut:

  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi; dan
  2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan pejabat senior Perseroan.

Susunan Komite Remunerasi Perseroan per 31 Desember 2016 adalah:

Ketua                   : Agung Salim

Anggota               : Beni Prananto

Anggota               : Wirawan Halim

Komite Remunerasi Perseroan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No 03/Kom-SK/2014 tanggal 19 Mei 2014.

 

 

       C. PIAGAM KOMITE AUDIT

  1. Landasan Hukum

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit, setiap Emiten wajib memiliki Komite Audit dan Piagam Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Piagam Komite Audit adalah piagam yang berisi pedoman kerja yang dengan jelas mendefinisikan tugas, tanggung jawab dan lingkup pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya secara transparan, kompeten, obyektif dan independen.

     II. Struktur dan Keanggotaan

  1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
  2. Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan.

     III. Masa Tugas

Masa tugas Anggota Komite Audit sama dengan masa tigas Dewan Komisaris Perseroan yaitu 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

    IV. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

  1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  2. Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi:

a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan

i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

 

    V. Wewenang

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

  1. mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
  2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
  3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
  4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

 

VI. Penyelenggaraan Rapat

  1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
  2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
  3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

 

VII. Pelaporan Komite Audit

  1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
  2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
  3. Pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.

 

VIII. Lain - Lain

Piagam Komite Audit tunduk dan terikat dengan ketentuan – ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Audit dan perubahannya dari waktu ke waktu.